(0)

Housing-Estate.com, Jakarta - Untuk meningkatkan pendapatan Bank BTN akan menggenjot bisnis equity loan dengan meningkatkan kredit agunan rumah (KAR). Ini merupakan strategi lain bank pelat merah ini selain fokus utamanya tetap sebagai integrator program pembangunan sejuta rumah dengan menyalurkan KPR untuk rumah murah.

Menurut Direktur Consumer Banking Bank BTN Handayani, KAR merupakan fasilitas kredit perumahan non KPR. Melalui KAR masyarakat bisa memperoleh dana dari BTN untuk kebutuhan konsumtif. Agunannya bisa rumah, apartemen, ruko, dan properti lainnya.

“Target kami KAR bisa naik hingga 10 persen setahun dari posisi KAR 2016 bsebesar Rp8 triliun. Untuk mencapai target ini kami terus meningkatkan promosi, pemberian apresiasi pada debitur setia, dan meluncurkan Program Gebyar Uang Tunai dengan target penambahan kredit senilai Rp600 miliar,” ujarnya saat pembukaan Program Gebyar Uang Tunai di Kantor Pusat Bank BTN, Jakarta, Senin (5/6).

Program ini digelar serentak di seluruh kantor cabang BTN. KAR diberikan kepada debitur KPR dan KPA BTN yang lancar membayar angsuran selama 2 tahun terakhir. Salah satu fitur KAR adalah melakukan penambahan kredit dari plafon yang sudah berjalan (top up). Mekanismenya bisa juga debitur mendapatkan kompensasi untuk melunasi pinjaman lama. Nantinya, selisih antara pinjaman baru dan lama tersebut bisa diambil dalam bentuk uang tunai. Untuk mekanisme top up debitur bisa mendapatkan pinjaman baru dengan nilai sebesar selisih antara plafon kredit lama dengan posisi pinjaman saat ini.

“Untuk kredit baru akan dikenakan bunga promosi 10,5-11,5 persen. Kami juga memberikan diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 50 persen dengan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Jadi silahkan masyarakat memanfaatkan program ini untuk mendapatkan dana guna memenuhi keperluannya,” pungkasnya.

Sumber : housing-estate.com

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Sudah Lama Menghuni, Kenapa AJB belum Dikeluarkan Pengembang?
Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun sudah menghuni lama dan melunasi hunian vertikal, masih ada saja penghuni yang belum mendapatkan akta jual beli (AJB) dari pengembang.Executive Director Jakarta Property Institute Wendy Haryanto mengatakan salah satunya terjadi karena pengembang belum mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Sudah 93%
Bisnis.com, JAKARTAKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput di Provinsi DKI Jakarta dapat selesai tahun ini.Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan saat ini, progres pembangunan rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93%.“Pembangunan sudahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Februari 2019
Mulai 2021, Batas Harga Rumah Bersubsidi Akan Berlaku 5 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberlakukan batasan harga rumah subsidi selama 2 tahun, tidak tiap tahun seperti saat ini. Ke depannya, ketetapan harga itu akan berlaku selama 5 tahun.Ketetapan batas atas harga rumah subsidi tersebut menjadi acuan para pengembang yang menggarap hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjual produknya.Baca Selengkapnya