(0)

Jakarta, 3 Oktober 2018.  Tidak mau ketinggalan merebut ceruk pasar para milenial, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merilis program KPR anyar bertajuk “KPR Gaeesss!”. Para milenial dipilih menjadi sasaran utama, karena mereka diprediksi akan mendominasi penduduk Indonesia pada tahun 2020 nanti dan sekaligus menjadi penggerak ekonomi nasional hingga tahun 2030. Sesuai dengan sasarannya, KPR Gaeess! diracik menyesuaikan kebutuhan dan karakter generasi milenial yang ingin mendapatkan hunian murah, baik rumah tapak dan apartemen secara cepat, mudah dan terjangkay. KPR Gaeesss memberikan kemudahan, dari awal pengajuan aplikasi KPR atau KPA, dan biaya yang terjangkau untuk uang muka, biaya provisi dan administrasi.

“Keunggulan utama adalah  Bank BTN memasukkan biaya proses KPR dalam plafon kredit dan nasabah tidak perlu mengendapkan dananya di rekening sementara suku bunga kredit yang kami berikan hanya 8,25% fixed selama 2 tahun,” kata Direktur Bank BTN, Budi Satria saat meluncurkan KPR Gaeesss di Jakarta, Rabu (3/10).

Selain itu, Uang Muka atau DP yang dibutuhkan minimal 1% (khusus untuk debitur KPR rumah pertama), Bank BTN juga memberikan diskon biaya provisi maupun administrasi sebesar 50%. Biaya-biaya proses KPR tersebut akan dimasukkan dalam plafon kredit. Kemudahan yang lain adalah program KPR Gaesss merupakan program yang dikemas bersama dengan KPR Zero, artinya debitur bisa mendapatkan cuti membayar utang pokok hingga 2 tahun. KPR Gaeesss juga memberikan pilihan tenor kredit yang panjang yaitu 20 tahun untuk KPA, dan 30 tahun untuk KPR.  Untuk mendapatkan kemudahan tersebut, Budi menjelaskan   para generasi Y atau milenial yang berminat membeli rumah impiannya hanya disyaratkan masih berusia  diantara 21 hingga 30 tahun, memiliki pendapatan/gaji tetap dan minimal sudah bekerja 1 tahun di perusahaan yang sama dan mendaftarkan aplikasi KPR Gaeesss di www.btnproperti.co.id. Lewat portal tersebut, Budi menjanjikan para calon debitur dapat seketika mendapatkan persetujuan ijin prinsip KPR Gaess.

“Kami menargetkan KPR Gaeesss bisa membukukan kredit baru sebesar Rp 1,5 triliun hingga Desember 2018, atau sekitar Rp 500 miliar per bulan,” kata Budi.

Menurut Budi, potensi pasar terbesar untuk pemasaran program KPR Gaeesss adalah di kota-kota besar di Indonesia. Alasannya, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar dihuni oleh masyarakat urban yang didominasi oleh generasi milenial. Berdasarkan prediksi BPS, pada tahun 2020, 56,7% penduduk Kota akan mendominasi sekitar 56,7% dari jumlah penduduk total yang diperkirakan menembus sekitar 273 juta jiwa. Bonus demografi dari meningkatnya jumlah penduduk usia produktif khususnya kelas menengah menarik semua sektor bisnis, termasuk properti dan perbankan. “Peningkatan jumlah penduduk hingga saat ini belum diimbangi dengan pertumbuhan kepemilikan rumah, seperti di Jakarta dengan laju pertumbuhan rumah tangga sebesar  2.31% sementara  pertumbuhan kepemilikan rumah sebesar 2,82%, padahal backlog tahun 2016 saja masih sebesar 1,37 juta unit,” kata Budi.

Untuk mengatasi backlog, yang diperlukan tidak hanya subsidi KPR atau uang muka dari Pemerintah, namun juga dukungan seluruh pihak khususnya perbankan menyediakan program KPR yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing generasi. “Generasi milenial ini sangat kritis khususnya dalam melakukan investasi jadi KPR harus dibuat customize atau tailormade sesuai dengan karakter mereka,” kata Budi.

Dengan tambahan program KPR Gaeesss, Bank BTN optimistis bisa membukukan target pertumbuhan kredit tahun ini diangka 19-20%. Adapun posisi KPR non subsidi (konvensional dan syariah) per Agustus ini adalah sebesar Rp 64, 1 triliun yang mengalir untuk pembiayaan sekitar 335.169 unit rumah.  Dari pencapaian tersebut, sebesar Rp 2,3 triliun disalurkan dalam bentuk KPA  untuk sekitar 10.494 unit apartemen.  Sementara realisasi KPR Non Subsidi (konvensional) per Agustus 2018 sebesar  Rp 9,91 triliun, sementara KPA sebesar Rp 546 miliar, angka tersebut mendekati target tahun ini yang dipatok Rp 18 triliun untuk KPR non Subsidi dan Rp 747 miliar untuk KPA.

Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Sudah Lama Menghuni, Kenapa AJB belum Dikeluarkan Pengembang?
Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun sudah menghuni lama dan melunasi hunian vertikal, masih ada saja penghuni yang belum mendapatkan akta jual beli (AJB) dari pengembang.Executive Director Jakarta Property Institute Wendy Haryanto mengatakan salah satunya terjadi karena pengembang belum mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Februari 2019
Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Sudah 93%
Bisnis.com, JAKARTAKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput di Provinsi DKI Jakarta dapat selesai tahun ini.Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan saat ini, progres pembangunan rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93%.“Pembangunan sudahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Februari 2019
Mulai 2021, Batas Harga Rumah Bersubsidi Akan Berlaku 5 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberlakukan batasan harga rumah subsidi selama 2 tahun, tidak tiap tahun seperti saat ini. Ke depannya, ketetapan harga itu akan berlaku selama 5 tahun.Ketetapan batas atas harga rumah subsidi tersebut menjadi acuan para pengembang yang menggarap hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjual produknya.Baca Selengkapnya